Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Selamat datang di Forum Kalibata City!
Silakan melakukan login dengan menggunakan username dan password Anda, atau menggunakan login Google+, Facebook atau Twitter yang Anda miliki.
Jika belum terdaftar, silakan melakukan registrasi di sini.
Sebelum melakukan posting, baca peraturan forum di sini.

Wartakota.tribunnews.com: Jelang Pemilukada, Penghuni Kalibata City Susah Didata

http://wartakota.tribunnews.com/2016/03/17/jelang-pemilukada-penghuni-kalibata-city-susah-didata

Jelang Pemilukada, Penghuni Kalibata City Susah Didata
Kamis, 17 Maret 2016 18:56

WARTA KOTA, PANCORAN -- Berapa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) warga Rusunami Kalibata City untuk pemilihan kepala daerah DKI Jakarta awal 2017 masih abu-abu.

Pasalnya, pihak kelurahan setempat saja, sampai saat ini, tidak memiliki data resmi jumlah penduduk di rusunami itu.

"Kendalanya dari dulu sama, susah menjalin koordinasi dengan pengelola," kata Camat Pancoran Amin Haji saat dihubungi Warta Kota, Kamis (17/3).

Amin Haji menyebut, selama ini pihaknya kesulitan menjalankan program pemerintahan di lingkungan Kalibata City yang masuk kelurahan Rawajati. "Jangankan kita dari kecamatan, dari Kapolsek saja susah masuk. Lihat saja, tiap ada masalah yang turun pasti dari atas, baik Polda, BNN atau Imigrasi."

Bahkan, pembentukan struktur RT/RW yang dilakukan September 2015 lalu, belum bisa berjalan akibat peliknya permasalahan antara penghuni Kalibata City dan pengelolanya.

"Baru bulan-bulan ini setelah muncul Pergub No1 tahun 2016 tentang pedoman RT dan RW, kita putuskan pembentukan careteker pengurus RT/RW di Kalibata City. Careteker diambil dari PNS di lingkungan Kelurahan Rawajati, sesuai bunyi Pergub itu," jelasnya.

Lurah Rawajati Adi Krisno menjelaskan, sebelumnya telah dibentuk dua rukun warga dengan 18 rukun tetangga di Kalibata City. Akan tetapi, konflik yang terjadi antara PT Prima Buana Internusa selaku pengelola dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (P3RS) menghambat pembentukan pengurus sistem pemerintahan di sana.

"Itu jadi alasan kepengurusan RT/RW di sana belum terbentuk sampai sekarang. Sesuai Pergub, kita bikin careteker untuk menjadi pengurus sementara di sana," jelasnya.

Sebanyak lima PNS di lingkungan Kelurahan Rawajati bakal menjadi careteker. Dua PNS setingkat kepala seksie akan menjadi ketua RW dan tiga staff lain akan menjadi ketua RT. Masa kerja careteker ini sampai terbentuk kepengurusan resmi atau paling lama tiga bulan.

"Jumlah PNS kami terbatas, hanya 13 orang. Lima orang saya tunjuk jadi careteker. Nanti, ada satu orang memegang beberapa RT karena jumlah RT ada 18," jelasnya.

Careteker akan bekerja mulai pekan depan, dengan tugas pertama yakni melakukan pendataan penduduk secara faktual. "Tapi lagi-lagi tergantung pengelola Kalibata City, mudah-mudahan mereka cooperatif karena kita tidak mungkin mendata pintu ke pintu," katanya.

Kampung ekslusif

Kalibata City seolah menjadi "perkampungan ekslusif" yang begitu sulit diatur. Padahal, banyak permasalahan yang terjadi di dalamnya, misalnya terungkapnya peredaran narkoba, menjadi praktik prostitusi atau tempat tinggal para imigran ilegal. Adi mengatakan, harusnya pengelola sadar dan berusaha menciptakan image positif bagi bran yang dikelolanya.

"Jangan hanya pikirkan sisi bisnis, tapi lihat bahwa Kalibata City sudah dipersepsikan negatif karena terungkapnya beberapa kasus. Kasihan warga baik-baik yang tinggal di sana jadi terkena imbas atas persepsi itu," terangnya.

Kalibata City memiliki 18 tower dengan 13.000 unit. Jumlah penghuni diprediksi saat ini mendekati 20 ribu jiwa. Pada pilkada DKI 2012, Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tercatat hanya sekitar 1500. Pada Pilpres 2015, naik menjadi 2000 DPT. Angka ini menurutnya masih sangat jauh dari harapan akibat proses pendataan warga Kalibata City yang rumit.

"Saat ini baru sekitar 1700an warga Kalibata City yang sudah memiliki KTP dengan alamat unit yang ditempati yakni di wilayah Kelurahan Rawajati. Sisanya kami belum tahu apakah pendatang atau orang KTP Jakarta tapi tinggal di sana."

"Tentunya para careteker akan bekerja keras melakukan pendataan penduduk, mana yang punya ktp sini dan mana yang pendatang. Angka yang didapat careteker nanti bisa digunakan untuk membantu petugas pemungutan suara dalam mendata jumlah pemilih," jelas Adi.

Soal kisruh antara P3RS dan pengelola, Adi mengatakan pihaknya berharap segera bisa diselesaikan.

"P3RS keberadaannya diatur dalam undang-undang No 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Sudah ada kabar bahwa P3RS Kalibata City akan segera disahkan. Nah, setelah momen itu nanti kami bicara lagi soal pembentukan pengurus RT/RW yang dipilih secara demokratis oleh warga setempat," katanya.
Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Gede Moenanto
Sign In or Register to comment.